Ketika Pajak Diperas dan Kezaliman Dipelihara

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَا فِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَ بْصَا رُ

"Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak." (QS. Ibrahim 14: Ayat 42)

Negara, dalam konsep paling dasarnya, lahir dari sebuah kesepakatan yakni rakyat menyerahkan sebagian hak dan mandatnya agar hidup mereka dilindungi, ditata, dan disejahterakan. Namun, apa yang terjadi ketika kontrak sosial itu robek di tangan penguasa? Ketika negara tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, melainkan menjelma menjadi korporasi raksasa yang memeras pemilik sah republik ini yakni rakyatnya sendiri?

Kita sedang menyaksikan sebuah ironi yang dipentaskan di panggung terbuka. Sebuah potret di mana kezaliman tidak lagi bersembunyi di balik jeruji diktatorisme militer, melainkan bersolek dengan pakaian hukum, regulasi, dan stempel resmi.

Pertama, pembiaran korupsi dan daur ulang koruptor. 

Mengharap kesejahteraan dari sistem yang memaklumi korupsi adalah pungguk merindukan bulan. Lebih gila lagi ketika mantan narapidana korupsi kembali diberi karpet merah untuk menduduki jabatan publik. Ini bukan sekadar krisis moral, ini adalah penghinaan terhadap akal sehat. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah mengkhianati meja makan rakyat kembali dipercaya mengelola dapur negara?

Kedua, paradoks pajak tinggi vs ruang hidup yang mencekik. 

Rakyat hari ini dipaksa menjadi "sapi perah" regulasi. Pajak ditarik dari setiap jengkal napas kehidupan mulai dari makanan, barang jasa, hingga keringat buruh harian. Namun, ke mana uang itu pergi?

Ketika anak-anak miskin terdepak dari bangku sekolah karena pendidikan berubah menjadi komoditas mewah, dan ketika jutaan sarjana mengantre di jurang pengangguran tanpa kepastian lapangan kerja, di situlah kezaliman mencapai puncaknya. Negara bertindak sebagai penagih utang yang kejam, namun mangkir total sebagai penyedia kesejahteraan.

Ketiga, hura-hura anggaran di atas penderitaan. 

Di saat rakyat mengencangkan ikat pinggang demi bertahan hidup, elite kekuasaan justru pelesiran ke luar negeri dibungkus narasi "kunjungan kerja" yang nihil hasil nyata. Ini adalah bentuk moral insensitivity kebal emosi dan hilangnya rasa empati. Uang keringat rakyat dibelanjakan untuk membeli kenyamanan para penguasa yang mati rasa.

Sindrom "Pemandu Sorak" Kezaliman

Kezaliman yang utuh tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu ditopang oleh pilar-pilar pelindung. Tragisnya, pilar itu sering kali adalah sebagian dari rakyat itu sendiri para pendukung fanatik, pembela buta, dan mereka yang memilih diam demi mengamankan remah-remah keuntungan pribadi.

Lebih dari seribu tahun lalu, sebuah peringatan keras telah digemakan: 

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka…” 

(QS. Hud: 113).

Kata "cenderung" (laa tarkanu) dalam ayat tersebut memiliki makna psikologis dan sosiologis yang dalam. Ia melarang kita untuk menjadi pemandu sorak, pencari pembenaran (apologet), atau sekadar bersikap permisif terhadap kejahatan struktural.

Secara logika sosial, mendukung penguasa yang zalim adalah tindakan melipatgandakan kerusakan. Ketika kita membela kebijakan yang menindas, kita sedang ikut menyumbang peluru untuk menembak masa depan anak-cucu kita sendiri. Pendukung penguasa zalim tidak bisa mencuci tangan; mereka adalah sekutu pasif dari setiap kebijakan yang memiskinkan rakyat.

Kritik ini bukan bentuk kebencian, melainkan tanda bahwa kita masih memiliki akal sehat yang bekerja. Mengkritik penguasa yang zalim adalah tugas suci setiap warga negara yang merdeka.

Kita harus berhenti menormalisasi kegilaan. Pendidikan yang mahal, lapangan kerja yang sulit, pajak yang mencekik, dan pejabat yang korup bukanlah "takdir" yang harus diterima dengan pasrah. Itu semua adalah produk dari kebijakan yang cacat moral.

Negara ini didirikan dengan darah dan air mata untuk memuliakan manusia, bukan untuk membangun dinasti yang memelihara para pencuri. Jika hari ini kita tetap diam dan membiarkan kezaliman menari-nari di atas penderitaan publik, maka kita sebenarnya sedang bersiap mengubur keadilan dalam peti mati sejarah.[] Wallaahu 'Alam

والسلام على من اتبع الهدى